Segala puji syukur kami panjatkan kepada   Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan    rahmat,    karunia, taufiq,    dan    hidayahNya,    atas    selesainya    Panduan Penyelenggaraan    Sistem    Kredit    Semester    (SKS)    untuk SMP/MTs    dan    SMA/MA. Penyelenggaraan  SKS   adalah  sesuai dengan  amanah  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  12  ayat  (1)  yang  menyatakan:  “Setiap peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan  pendidikan sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya”.  Selanjutnya  pada  butir  (f)  dinyatakan: “Peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  menyelesaikan  pendidikan  sesuai dengan  kecepatan  belajar  masing-masing  dan  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  batas waktu yang ditetapkan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa: ”Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain  yang  sederajat  dapat  dinyatakan  dalam  satuan  kredit  semester  (sks)”.  Ayat  (2) ”Beban  belajar  untuk  SMA/MA/SMLB,SMK/MAK  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester”; Ayat (3) ”Beban  belajar  untuk  SMA/MA/SMLB,SMK/MAK  atau  bentuk  lain  yang  sederajat  pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester”.

Publisher Nurjolis, sumber informasi http://psb.dikmenum.go.id

Dalam proses belajar-mengajar di sekolah formal, guru kelas dan mata pelajaran seharusnya mencari potensi anak, bukan memvonis anak pintar dan bodoh.

Hal tersebut diungkapkan Guru Besar FKIP Universitas Lampung (Unila), Prof Dr Sudjarwo, dalam seminar pendidikan, Senin (19/10). Menurut dia, seharusnya seorang guru mempunyai kecakapan diagostik dan kompentensi aplikatif.

"Sebagai guru harus bisa menggali potensi atau kemampuan anak didik untuk dikembangkan, bukan memvonis anak ini pintar dan ini bodoh," ujar Sudjarwo.

Selain itu, Sudjarwo mengungkapkan, seorang guru harus memiliki otonomi untuk mengatur anak didiknya. Selanjutnya, sama seperti organisasi profesi lainnya, guru harus memiliki kode etik. Kode etik yang dikeluarkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) harus dipatuhi bagi yang tergabung dalam organisasi tersebut. ''Pendidik atau guru harus mempunyai ciri dan prinsip profesionalitas, di antaranya harus ada keahlian khusus,'' jelasnya.

Sudjarwo mengutip makna profesional dari UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Yaitu, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Ia menambahkan ciri profesionalitas guru harus memiliki keahlian khusus, selain panggilan hidup. Berikutnya, memiliki teori yang baku lalu mengabdikan diri untuk masyarakat.

Publisher nurjolis, sumber informasi http://www.republika.co.id/berita/pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Digulirkannya sistem satuan kredit semester (SKS) tidak akan mengubah kebijakan pemerintah untuk tetap menggelar ujian nasional (UN). UN dinilai tidak ada kaitannya dengan sistem SKS.

Demikian hal itu Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional, Suyanto, di Jakarta, Rabu (25/8/2010), terkait rencana pemerintah menggulirkan sistem SKS di sekolah tingkat SMP dan SMA atau sederajat. Disinggung mengenai ada tidaknya Ujian Nasional (UN) saat sekolah telah menerapkan sistem SKS, Suyanto mengatakan hal itu tidak ada hubungannya.

"SKS itu sistem pembelajaran, sedangkan UN sistem evaluasi yang tetap akan digunakan untuk mengukur kemampuan anak didik. Jadi, sama sekali tidak ada hubungannya," ujar Suyanto.

Sementara itu, menurut pemerhati dan peneliti bidang pendidikan Erlin Driana, pemerintah dinilai terlalu cepat untuk memakai sistem ini tanpa memperhatikan realitas yang ada, yaitu kondisi pendidikan di Indonesia yang saat ini begitu timpang, antara Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) atau Sekolah Berstandar Internasional (SBI), sekolah kategori mandiri (SKM), atau sekolah standar nasional (SSN).

"Yang utama itu bukan pada sisi jumlah SKS yang harus dipenuhi agar siswa lebih cepat lulus, tapi pada pilihan-pilihan mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan minat dan kemampuan siswa. Hal ini nantinya lebih diperlukan siswa untuk kesiapan mereka ke perguruan tinggi," ujar Erlin.

"Yang jelas dululah akan seperti apa dan bagaimana sosialisasinya ke semua sekolah untuk siap menerima sistem ini. Terus ujian nasional (UN) yang mereka (BSNP) ciptakan itu mau dikemanakan, apakah itu singkron?" ujar Erlin.

Publisher Nurjolis, sumber informasi http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id